Warga Uji Layanan Darurat: “Respons Lambat dan Birokratis, Negara Tidak Hadir Saat Krisis”

Seorang warga bernama Cakra Adi Negara menyampaikan kritik pedas terhadap sistem layanan darurat pemerintah Indonesia melalui unggahan media sosialnya. Dalam postingannya, ia menggambarkan betapa sulitnya mengakses layanan darurat seperti 110, 112, dan 119 ketika menghadapi situasi yang seharusnya ditangani secara cepat dan profesional.

Sumber : Akun Facebook Cakra Adi Negara

Unggahan tersebut disertai bukti screenshot daftar panggilan telepon ke berbagai nomor darurat yang tidak mendapat respons cepat, menunjukkan waktu-waktu upaya panggilan yang terus-menerus dilakukan dalam selang waktu pendek.

Cakra mencoba menguji layanan darurat untuk melaporkan dugaan tindak pidana penipuan berkedok panggilan wawancara kerja. Ia mengisahkan bagaimana modus ini telah menjebak banyak korban yang dipanggil ke ruko-ruko oleh pihak tidak resmi, diminta uang pangkal jutaan rupiah, dan kemudian ditinggalkan tanpa jejak.

Namun, alih-alih mendapatkan respons cepat, Cakra mengeluhkan bahwa sambungan ke 110 justru dialihkan ke 112, yang bukan ranah kepolisian. Setelah tersambung ke operator 110, ia juga harus menghadapi birokrasi berbelit yang akhirnya melempar kasusnya ke hotline wilayah tanpa kejelasan. "Mabes Polri pun nggak bisa memberikan kepastian hukum," tulisnya.

Sumber : Akun Facebook Cakra Adi Negara

Dalam kritiknya, Cakra menilai sistem layanan darurat Indonesia belum siap menangani situasi krisis secara real-time. Ia bahkan menyarankan masyarakat untuk mempersiapkan diri dengan "ilmu debus" atau bantuan warga sekitar karena negara tidak akan hadir secara cepat saat dibutuhkan.

“Jika Anda tidak selamat, minimal Anda bisa masuk surga,” tulisnya dengan nada sinis, menyoroti betapa lemahnya respons negara terhadap urgensi masyarakat.

Tak hanya kepolisian, ia juga mengkritisi layanan darurat medis dan kebakaran. Walau menyebut 112 sebagai layanan paling “mendingan”, Cakra mencatat jaringan juga kerap sibuk. Terlebih ironis, ia mencatat bahwa meski layanan ambulans diklaim gratis, praktik pungutan liar masih terjadi bahkan dalam situasi kematian warga.

Postingan ini ditutup dengan sindiran tajam terhadap fungsi negara yang menurutnya hanya hadir saat pemilu dan penarikan pajak, bukan dalam pelayanan darurat. Ia menyebut masyarakat seperti "NPC" yang hanya menjadi penonton sambil diawasi.

“Serem,” tutupnya singkat namun penuh makna.